Z!

Rating:	★
Category:	Other

Paragraph Kecil Tentang Lelaki Bertanduk

Lelaki bertanduk, yang sering aku lihat berjalan-jalan di taman-taman kota, mendadak santun bicara di hadapan khalayak. Ia bicara tentang perjuangan, dan dengan sangat sengaja menyeludupkan makna akan sebuah dukungan. Dengan kening yang bertanduk, sungguh aku tak pernah melihat dia berkelakukan seperti itu. Setahuku, dia hanya berperilaku santun ketika bermeditasi di dalam kamar baca yang memang khusus dia persiapkan di rumahnya, sebuah rumah yang berharga Rp2 miliar.

* * *

Ketika manusia sudah tak lagi percaya pada kekuatan Adimanusia--jika dianggap ungkapan 'tidak lagi percaya' keterlaluan, adalah lebih baik dan santun bila saya menyatakan: Ketika manusia meragukan kepastian yang dijamin kekuatan Adimanusiawi--manusia pun kehilangan tanah, tera. Ia tidak lagi berpijak di Bumi. Ia melayang, mengambang. Ia, gelisah.

Ketika gelisah, ia sadar kehidupan berjalan. Ketika kehidupan berjalan, ia sadar makna tetap ada, tetap dibutuhkan. Di sini, kegelisahan yang berakar pada ketidakpastian, menemukan kepastian. Di sini juga, kepastian menampilkan diri sebagai sesuatu yang menggentarkan. Tanah yang menghidupkan, sekaligus mematikan.

Kepastian hadir sebagai Makna. Tetapi, tepat di balik Makna-lah bersemayam problematika. Sesuatu yang mengesankan bak pelangi sekaligus dingin ibarat belati. Sebagai yang mengesankan, Makna hadir adalah yang abadi, universal, ada dengan sendirinya, yang hakiki, sesuatu yang tanpa rekayasa. Sebagai yang dingin ibarat belati, Makna hadir adalah yang sementara, partikular, ada karena kreatifitas penciptaan, tanpa-inti dan selalu berganti, sesuatu yang penuh rekayasa. Sebagai pelangi, Makna adalah Harapan. Sebagai belati, Makna adalah Mimpi.

Di hadapan Harapan dan Mimpi, ia tak lagi gelisah dalam ketidakpastian. Di hadapan Harapan dan Mimpi, ia bertemu keniscayaan, sebuah ke-tanpa-ca(ha)yaan, sebuah kegelapan yang menyimpan jawaban. Sayangnya, ia harus memilih: Harapan atau Mimpi; sebab ia sadar kehidupan berjalan, dan Bumi tak pernah menanti. Ketika itu, kegelisahan menjelma kecemasan. Misteri.

Ia yang kehilangan tanah, kini menemukan tera. Ia yang gelisah, kita bersua niscaya. Ia, yang melayang dan mengambang, kini sudah menapak dan menjejak seperti sedia kala. Kecemasan adalah keniscayaan yang baru. Kecemasan adalah tanah!

*

Tidak ada sejarah tanpa tanah. Tanah ibarat kertas bagi pena sejarah. Cerita tentang sebuah tanah, adalah cerita tentang perjuangan. Dan perjuangan itu pada mulanya adalah perebutan kewenangan atas suatu teritori. Dari cerita para pemenanglah, pena sejarah mendapatkan tinta untuk menulis serangkaian kata di atas tanah. Kata adalah Kekuasaan. Maka, sejarah pun dirumuskan sebagai pertarungan memperebutkan paragraph pada narasi Sejarah Besar. Perjuangan adalah Sejarah Besar.

*

Sebuah dukungan adalah sebuah keberpihakan. Sebuah dukungan adalah tinta bagi pena sejarah. Sebuah dukungan, selalu mengandaikan adanya perjuangan. Dukungan, punya ikatan batin dengan Sejarah Besar. Dukungan, lahir dari kecemasan.

*

Pada jantung kecemasan, kematian mendirikan rumah. Di atas kematian, Harapan dan Mimpi tegak berdiri. Di dalam kegelapan, Harapan atau Mimpi unjuk diri. Ia, yang gelisah, yang cemas, yang sadar bahwa kehidupan berjalan, yang meragukan kekuatan Adimanusiawi, harus menentukan arah. Memilih Harapan atau Mimpi. Ketika ia mengambil keputusan, seketika itu pulalah, tanah yang dahulu hilang tumbuh kembali. Ia yang melayang dan mengambang, kini berpijak dan menjejak. Bersamaan dengan itu, seketika, Sejarah Besar pun tercipta. Perjuangan menjadi nyata, dan dukungan adalah darah. Maka, Harapan atau Mimpi tak lain adalah darah! Beda keduanya ada di dalam waktu.

Harapan, mengandaikan yang abadi. Mimpi, mengandaikan yang tak abadi. Harapan tak memberi peluang untuk berbalik dan mengubah haluan. Mimpi, menawarkan peluang untuk kembali, memutar haluan, atau malah mengacuhkan atau menghancurkan apa yang telah dipilih. Tetapi, bukankah itu semua lahir dari ketiadaan pijakan, keraguan ataupun ketidakpercayaan terhadap kekuatan Adimanusiawi? Sebuah pertanyaan yang memercikan cahaya.

Antara situasi sebelum dengan sesudah manusia ragu atau tidak percaya terhadap kekuatan Adimanusiawi, hanya satu yang tetap ada: Makna. Pada kedua situasional itu, pada hakikatnya, Makna adalah apa yang menjembatani manusia dengan Tanah.

* * *

Aku terus mengikuti lelaki bertanduk. Begitu sampai di rumah, dia duduk di beranda, menikmati senja sambil menghisap rokok dalam-dalam, lalu menghembuskan asapnya pelan-pelan, kemudian ia tidur untuk selamanya. "Ia sudah memecahkan Misteri," begitu aku berkata diam-diam kepada asap rokoknya yang belum menghilang.


26 Mei 2009

Indonesian Civics Education (unofficial site)

http://civicseducation.wordpress.com

Kemajuan Yang Dipilih

Upaya pembangunan masyarakat perdesaan di Irian Jaya merupakan  suatu upaya yang memerlukan pendekatan dan metode yang sesuai dengan keragaman biofisik dan sosial budaya masyarakat Irian Jaya. Hasil penelitian lapang menunjukkan bahwa pola dan tingkat perkembangan di Irian Jaya sebagian besar masih  berupa pola perladangan berpindah…Pengusahaan tanaman padi dan tanaman pangan introduksi lainnya masih terbatas pada lokasi-lokasi yang berdekatan dengan lokasi transmigrasi … kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat seringkali dibatasi oleh norma dan adat kesukuan… dalam kondisi spesifik Irian Jaya, selain faktor biofisisik, kelembagaan tradisonal masyarakat setempat masih sangat berperan dalam upaya pengembangan masyarakat pedesaan (Ringkasan Proyek, hlm xiii)

Konsep pembangunan yang disamakan dengan pertumbuhan ekonomi itu tidak akan membangkitkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk berperan serta secara aktif, jika konsep iti tidak dipahami, apalagi tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat (Budhisantoso, S. 2001).  

Jika dilihat dari kasus di atas maka akan terlihat  bahwa ada satu kata yang menjadi ‘mediasi’ di antara aktor pembangunan, yaitu ‘pengetahuan’, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun adalah peningkatan ‘pengetahuan’ lewat program pendidikan, formal, non formal, dan informal. Mediasi yang dimaksudkan adalah bagaimana menghubungkan apa yang diidealkan unrtuk dicapai dengan praktek sosial masyarakat. Pembangunan menurut Alisyahbana, adalah modernisasi, the ide of progress.

Kemajuan
Sebelum berbicara lebih jauh mengenai kemajuan maka perlu di perjelas mengenai posisi modernitas sabagai sebuah keadaan, sedangkan modernisme sebagai hal-hal yang terkait dengan sosial, kultural, estetika, dan gerakan politik yang terkait dengan modernitas. Modernitas mengandung, terutama seringkali disebutkan sebagai runtuhnya feodalisme  dan berkembangnya kapitalisme industri, sehingga titik modernitas dibakukan saat Era Pencerahan, dimana terjadi sekularisasi, pemisahan yang sakral, privat, biblikal dan yang profan, publik, rasional. Hasilnya antara lain birokrasi, negara bangsa (pengganti Negara feudal), urbanisasi, borjuasi. Di Eropa proses ini menyerang otoritas agama (gereja) dan Negara (feodal). Modernitas sangat terkait dengan pemikiran ilmiah dan penemuan baru, meruntuhkan dan membangun. Tujuannya mencipta, maju, kebebasan, persamaan, persaudaraan.
 
Konsep diri: penemuan diri
Antropologi awal melukiskan Diri sebagai bagian dari sosial (something shares with others), namun sulit sekali untuk memberikan atribusi Diri jika itu berkenaan dengan orang-orang yang mereka teliti. Misalnya ‘western self’ dipertentangkan dengan ‘non western self’. Diri dalam konsep Barat, terisi oleh sesuatu yang boundedness, memiliki otonomi relatif, tak tergantung, merenung, dan mampu mencapai tujuan-tujuannya. Geerzt, melihatnya boundednes sebagai peculiar, unik, pembelajar, mampu melakukan penilaian dan tindakan untuk mengubah keadaannya dari determinasi alam. Konsep ini seperti mengacu pada cogito Descartes. Sedangkan ‘non Barat’ diidentifikasikan sebagai diri yang sebaliknya, tergantung, tidak utuh (dalam hal personal), kemajuan pribadi dikalahkan oleh kemajuan komunal atau kelompok, tidak dapat memenuhi tujuan-tujuan pribadinya. Artinya, antropologi awal ketika menyangkal ‘kesamaan’ yang ada pada sifat Liyan dengan konsep Diri (yang sama seperti Diri dalam konsep Barat) maka sesungguhnya antropologi telah menegasikan Liyan secara keseluruhan. Kembali kepada konsep psilkologi tentang identitas maka konsep Barat mengenai identitas, dimana individu berbeda satu dengan lainnya tidak diketemukan dalam ‘pengetahuan’ antropologi awal, sehingga timbul istilah ‘primitive soul’ (Lev-Bruhl’s) , instead of self, dimana determinasi kultural dan sosial bersembunyi dibalik konsep Diri bukan Barat.
 
Tidaklah penting meniru Barat habis-habisan kebudayaan sejak lahirnya kemerdekaan selalu dikait-kaitkan dengan apa yang disebut weltanstung revoluisoners, hasrat mengubah sesuatu, meruntuhkan, membalikkan, kondisi keterpurukan akibat kolonialisme. Dengan mencapai apa yang dicapai Barat bertahun-tahun dalam waktu yang paling singkat. Alisyahbana percaya dengan rekayasa kebudayaan yang teramat canggih. Maka ia serta merta juga mulai melihat Barat sebagai kiblat, feodalisme harus dihapus-individu menggantikan komunalisme (sempit). Tribalisme harus tergantikan dengan semangat membangun nasionalisme, hal yang sama diucapkan oleh Gajah Mada dengan Sumpah Palapa, nasionalisme Majapahit. Gajah Mada menyimbolkan dirinya sebagai Diri-Majapahit Raya-yang memiliki wilayah sampai ke Campa, Sula, Mindanau Selatan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Poespowardoyo: Momen pembangunan nasional adalah momen fenomen budaya yaitu; antropos, oikos, tekne, dan ethnos.
1.    antropos: manusia sebagai individual adalah faktor sentral dalam pembangunan nasional, bukan saja sebagai subjek pendukung namun juga sebagai pencipta dan tujuan pembangunan nasional. Manusia mengolah alam menjadi manusiawi.
2.    oikos: menunjukkan universum kosmis dimana manusia hidup menjalankan proses pembudayaannya. lingkungan bukanlah satu-satunya sarana bagi kelangsungan hidupnya, melainka sebagai runag hidup melalui objektivikasi manusia-lewat karya.
3.    tekne: adalah peralatan yang digunakan sebagai perpanjangan tangannya. untuk membuat karyanya itu-megolah dunia-memanusiakan alam.
4.    ethnos: yang berarti komunitas, menunjukkan pembangunan nasional sebagai unsure kebudayaan merupakan hasil interaksi antara pribdai-pribadi yang bergabung dalam masyarakat.

Inilah yang menjadi inspirasi pembangunan kebudayaan nasional, yang merupakan puncak-puncak dari kebudayaan ethnos-daerah. Sehingga Poespowardoyo memberikan tiga strategi kebudayaan.
1.    Strategi kebudayaan dilakukan lewat perpspektif budaya yang komprehensif, yang memiliki cakupan luas atas peri kehidupan masyarakat.
2.    Strategi kebudayaan dimaksudkan untuk menghadapi masa depan dengan segala masalah dan tantanganya, sambil menafsirkan kembali sejarah masa lalu secara kreatif demi kemajuan.
3.    Strategi kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, jasmani dan rohani, memperluas dan memperbanyak akses terhadap kebutuhan dasar.

Inilah yang menjadi konsideran kebudyaan nasional, yang dimuati dengan nilai-nilai [1] solidaritas bangsa, [2] partisipasi masyarakat, [3] pemerataan, [4] otonomi, nilai ini dianggap sebagai perekat untuk mempersatukan bangsa. Namun semua ini harus dipandang sebagai kesempatan. Dari kacamata modern, kesempatan tersebut adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan mengurangi risiko, keduanya menurut Giddens berkelindan, kepercayaan bertugas melayani bahaya yang merupakan keadaan/situasi tertentu yang melingkupi aktivitas manusia, keterampilan manusia dan tekne hadir bersamaan dengan kesadaran akan keadaan ini-kesadaran ini dimulai dengan adanya keyakinan akan reliabilitas sistem atau personal, dalam konteks situasi yang dihadapi.

Kemacetan dalam perspektif Alisyahbana dan Poespowardoyo, menurut Dewanto (1996) merupakan kemandulan dan kpercayaan pada daya cipta yang berhadapan dengan kekuatan-kekautan baru. Disini yang dipersalahkan adalah individu sebagai pencipta budaya. Sehingga tarik-menarik pelbagai determinan kebudayaan diabaikan.

Konsep diri: penemuan yang lain
Konsep diri Self, jika dihubungkan dengan studi pos-kolonial maka konsep ini bisa dibedah lewat konsep differance-nya Derrida. Jika perbedaan (difference) adalah membuat makna, persepsi dan kognisi dimungkinkan, maka differance adalah membuat perbedaan itu menjadi mungkin. Differance adalah sesuatu yang jauh-sebelum, sehingga tidak dapat dialami dan hadir, karena pengalaman dan kehadiran hadir dalam perbedaan. Jika perbedaan sudah hadir maka differance-pun hadir, differance menjadi penundaan makna. Yang Lain terkait dengan ‘penundaan’ to defer’, untuk ditunda, sementara, tidak termasuk dalam ‘ruang’ yang sama. Jika perbedaan itu nyata hadir maka yang Lain (Others) hadir, dan terus berubah, jika yang Diri (Self) juga berubah. Sehingga identitas Diri dan Liyan mutually exclusive. Ini yang membedakannya dari antropologi masa lalu.

Determinan yang terpenting adalah yang Lain. Kasus pembangunan di Papua seperti juga kasus pembangunan masyarakat lain di Indonesia dalam tataran visi dan strateginya lebih banyak mengalami distorsi filosofis, yang sudah diwacanakan banyak orang, merayakan perbedaan, Bhineka Tunggal Ika. Unsur ketunggalan merupakan unsur yang dijadikan terpenting. Padahal ketunggalan tersebut ‘mematikan’ perbedaan. Persatuan yang dimaknai penyeragaman-tunggal inilah yang akhirnya, menjerumuskan bangsa ini seperti yang disinyalir Giddens, sebagai ketidaksiapan dalam menghadai risiko-risiko, ketidaksiapan tersebut terutama pada persoalan trust dimana masing-masing suku bangsa, yang komunal, ethno, seharusnya dipercaya untuk membangun kedaulatannya sendiri-dalam pengertian-harga diri sebagai identitas yang berbeda. Walau bagaimanapun berbangsa merujuk Anderson adalah ‘mengimajinasikan’ kebersamaan, dan jika meminjam istilah Derrida di atas sebagai ‘menunda’ proses ‘kebersamaan berbangsa’ jika perbedaan telah hadir menurut proses differance ini maka kebersamaan niscaya hadir. Sehingga Ika ada karena bhinneka, mutually exclusive, jika bhinneka dibunuh maka artinya bunuh diri. Kasus pembangunan di Indonesia, membunuh kebangsaanya sendiri, dengan meletakkan ketidakpercayaan sebagai refleksi dari menjauhi bahaya perpecahan sesungguhnya  adalah menolak yang Lain. Sehingga ketika pembangunan dilakukan ia menjadi suatu hal yang dianggap universal dalam konteks kebangsaan, dan menolak yang partikular-kepentingan suku bangsa-suku bangsa, masyarakat yang memiliki bio-region, kebutuhan politik, material, dan institusi yang berbeda, ini yang kemudian disebut sebagai scriptural development, dimana  pembangunan dengan tetek-bengek metafora yang canggih tidak dimengerti oleh masyarakat, kebutuhan dan keutuhan masyarakat sebagai suatu identitas tidak diakomodir, lepas dari teks, karena desain pembangunan tersebut bukan diciptakan untuk merayakan perbedaan.

Lembaga-lembaga desa tidak berfungsi akibat pengaruh lembaga adat… kesenjangan pengetahuan antara peneliti, penyuluh dan masyarakat menjadi kendala dalam introdusir perkebunan kakao… fasilitas yang dibuat untuk pertnian dan sanitasi terbengkalai… masyarakat kembali ke hutan-hutan untuk mencari pendapatan (kebutuhan rumah tangganya…tidak adanya perangsang pasar  sehingga masyarakat tidak memiliki motivasi ekonomi…(beberapa kendala dalam Analisis Agro Ekosistem untuk Pembangunan Masyarakat Pedesaan di Irian Jaya)

Batas
Bashkow memberikan contoh kasus di Papua New Guinea, tentang orang-orang Orokaiva, yang melakukan konstruksi sosial terhadap ‘kulit putih’ yang diturunkan dari generasi ke generasi, dari individu ke individu, untuk memantapkan otentisitas budaya mereka. Orang-orang Orokaiva ini sekarang, diperkenalkan pada makanan kulit putih, gereja (ritual baru), pemerintah daerah (otoritas baru), dan asosiasi pengembangan komunitas a la kulit putih, dan tentunya mereka Orokaiva dan kulit putih berinteraksi di desa-desa dan kota. Beberapa Orokaiva bahkan tinggal di asal tempat kulit putih (Australia). Namun perlintasan kebudayaan ini tetap ditandai dengan ‘makanan kulit putih’, ‘pakaian kulit putih’, dan ‘agama kulit putih’ walau semuanya telah menjadi bagian dari Orokaiva. Perbedaan ini menempatkan ‘kulit putih’ di ‘daerah asing’ dan bagi Orokaiva sesuatu yang baru tersebut harus menjadi bagian dari kategori, nilai-nilai, asumsi dan kepentingan Orokaiva. Asimilasi terjadi, namun dalam batasan dimana Orokaiva membolehkan menterjemahkan pengalaman baru mereka dengan menggunakan konsepsi mereka sendiri, berdialektika dengan apa yang dimiliki oleh Orokaiva. Bashkow menjelaskan bahwa tidak ada kontradiksi antara ketakterbatasan budaya dan sifat dari pengalaman budaya yang buka-tutup (open-ended), karena kebudayaan itu sendiri memberikan pola untuk menjembatani elemen di luarnya dengan kemungkinan membangun sebuah elemen sebagai sesuatu yang asing (tidak dikenal).

Batas-batas kebudayaan tidak juga dapat dikategorikan sebagai mudah ditembus, lemah, atau keras dan kuat, namun bagaimana batas tersebut bekerja dalam konteks tertentu.  Misalnya, orang mati-matian berusaha menembus tembok perbatasan, pada sisi lain makmur dan sisi lainnya miskin, tak berdaya. Pada kasus imigran maka situasi ini adalah lingkungan eksternal, pelolosan diri di perbatasan tersebut sebagai situasi internal, dan batas tersebut adalah kenyataan. Batas menjadi sebuah kenyataan kebudayaan, yang harus dilewati dengan demikian jika terlewati maka terjadi self fulfilling.

Jika kebudayaan berdiam dalam bagian mental kita, maka kebudayaan-kebudayan sebaiknya tidak. Argumen ini muncul dalam kebudayaan-kebudayaan dianggap sebagai fenomena alam. Antropologi mewariskan subyek yang seragam secara budaya yang diturunkan dari kebenaran yang masih dipertanyakan, seperti negara modern dan nasionalime. Akar antropologi juga akar dari nasionalime, seperti yang dikatakann oleh Ben Anderson (1991)--there is not there there.  Pola dari perkembangan kebudayaan, suku atau orang-orang yang terikat oleh keasliannya, kesamaan asal-usul, kesamaan sejarah. Ini tentu saja memiliki konsekuensi (1) bahwa orang-orang yang terikat oleh kesamaan tersebut terjebak dalam kesamaan nilai-nilai dan kebiasaan, menempatkan mereka terpisah dari yang lainnya (2) kebudayaan tersebut merupakan abstraksi dari evolusi mengenai ide tentang kebudayaan itu sendiri, deskripsi tentang kebudayaan-kebudayaan, bangsa-bangsa, dan etnik-etnik-jebakan esensialis.  

Negara modern telat dalam mengenali kelembaman penggandaan nasionalisme, sehingga muncul tuntutan dari masyarakat asli. Kejadian ini disebabkan oleh reproduksi kekuasaan bangsa-bangsa di atas keraguan ilmuwan tentang kebangsaan dalam wacana ilmuwan modern. Keraguan ini mengantarkan kita pada kondisi kebudayaan, sejak (negara) bangsa  dicurigai sebagai anak dari ‘kebudayaan’ seperti yang dinyatakan oleh Anderson di atas. Kebangsaan seharusnya tidak cuma diikat oleh kategori kolonial namun juga oleh kategori pra kolonial, sehinggga studi pos kolonial menolak keseragaman sejarah bagi ‘indigenous people’. Selalu ada ambiguitas waktu, melekatkan yang lampau dan memproyeksikan masa depan.

Pendidikan yang membebaskan
Marx mencatat bahwa kalangan borjuis (dalam kasus Eropa pasca Revolusi Perancis) gagal untuk memberikan pendidikan yang layak, pendidikan digunakan untuk menyebarkan prinsip moral borjuasi. Dalam konteks pembangunan di Indonesia maka pendidikan dilakukan untuk melakukan institusionalisasi  ketunggalan, bukan kesadaran kebhinekaan. Hal ini merupakan pesan moral yang salah tafsir atas konsekuensi dari memilih konsep Bhinneka Tunggal Ika sebagai mediasi dari kepercayaan yang aktulaisasinya adalah harga diri, otonomi untuk menetukan nasib dan memilih kemajauan mereka sendiri.  Ideolgi yang oleh Althusser disebut sebagai ISA-ideological states apparatus, merupakan cara untuk menyebarkan paham kenegaraan versi penguasa, yang di atas disebut sebagai scriptural development. Sedangkan paranoia akan perpecahan jika terjadi penolakan dilakukan lewat RSA-repressive state apparatus, dulu zaman ORBA-dilakukan ABRI yang ditugaskan untuk mendisplinkan tubuh mulai dari tingkat desa, sedangkan ISA juga dioperasionalisasikan lewat lembaga desa yang diseragamkan-lewat birokrasi untuk menggantikan lembaga adat yang dianggap menghambat proses pembangunan. Dua mesin ini dijalankan tanpa memperhatikan unsur Bhinneka, di titik ini ketika, Bhinneka tidak mampu lagi dielaborasi sehingga mampu mengubah cara pandang kita terhadap yang Liyan maka mitos tercipta. Mitos menurut Malinowsky adalah ketika kita tak mampu menjelaskan secara rasional, pada batas, pinggir, penjelajahan rasionalitas kita mitos tercipta. Mitos dalam pembangunan dilakukan pada masyarakat yang terasing yang tidak memiliki kebudayaan, masyarakat tidak bisa maju jika memegang tradisi, dan lain-lain. Hal ini merupakan kegagalan pendidikan, yang menjelaskan bahwa siapa yang sebenarnya bodoh, siapa yang sebenarnya dungu, siapa yang sebenarnya menciptakan kuburan sendiri-bagi semangat ‘kebersamaan’, siapa sesungguhnya yang percaya mitos dan menciptakan takhayul, sehingga puncak-puncak kebudayaan daerah itu tidaklah valid lagi sebagai unsur kebudayaan nasional, karena kata nasional itu harus ditunda pemaknaannya sampai kata daerah yang berdaulat, otonom.

Untuk mengurangi ketidakadilan dalam memandang kebudayaan dari etnis tertentu yang dikungkung olen ‘negara bangsa’ maka sekarang perjuangan indigenous people dilakukan dengan isu cultural rights—hak-hak budaya, sebagai cara-cara pengakuan terhadap kerberadaan mereka, dengan demikian, perlakuan yang sama (tidak diskriminatif) terhadap sumberdaya budaya mereka. Maka istilah pemisahan (separateness) diganti dengan terkandung (embedded), inter-relasi, dan saling membangun. Jejaring (non hirarki) menggantikan struktur (hirarki). Tampilan, kepercayaan, kebiasaan, dan kebutuhan merupakan indikator yang lebih penting dari pengelolaan/pengaturan dibandingkan identifikasi mana yang esensial dan menjadi bagian dari kebudayaan (yang sebenarnya beragam).

Maka Papua menentukan pilihannya, kemajuan yang mereka pilih sendiri. Titik asalnya.







 
Daftar Pustaka

Anderson, Bennedict. 2001.  Imagined Community. Pustaka Pelajar.

Bashkow, Ira (2004) “A Neo Boasian Conception of Cultural Boundaries” ”American Anthropologist, September 2004; 106, 3; Academic Research Library p.443-458.

Budhisantoso, S. 2001. Pembangunan Untuk Siapa?: Suatu Pengantar dalam Antroplogi Indonsia, th. XXV, No. 64. Januari-April 2001.

Cole, Mike. 2008. Marxism and Educational Theory Origins and issues. Routledge.

Derrida, Jaques. 1982. Margin of Philosophy. Chicago University Press.

Dewanto, Nirwan. 1996. Senjakala Kebudayaan. Penerbit Bentang Yogyakarta.

Giddens, Anthony. 1990. The Consequences of Modernity. Stanford University Press.

Kelompok Penelitian Agro-Ekosistem (KEPAS). 1990. Analisis Agro Ekosistem untuk Pembangunan Masyarakat Pedesaan di Irian Jaya: Kasus Enam Desa. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Pusat Studi LIngkungan Hidup Universitas Cendrawasih bekerjasama dengan Ford Foundation.

Poespowardojo, Soerjanto. 1989. Strategi Kebudayaan: Suatu Pendektan Filosofis. Penerbit Gramedia.

Sokefeld, Martin (1999) “Debating Self, Identity, and Culture in Anthropology, ”Current Anthropology, 40(4): 417-447.

Sullivan, Patrick (2006) “Introduction: Culture Without Cultures—The Cultural Effect”, ”The Australian Journal  of  Anthropology, 2006, Academic Research Library p.253-264.


 

Genealogy of Coalition

Genealogy of Coalition:

Passion Vs. Reason

 

 

Sejak percintaan Partai Demokrat dengan Partai Golkar yang sudah berlangsung lima tahun remuk redam, dunia batin saya mendadak berguncang. What the hell is this!!! (Mudah-mudahan bahasa Inggris saya tak salah.) Di televisi saya melihat pernyataan politis yang diplomatis dari Sekjen Partai Golkar (nama dia saya lupa), serta tambahan argumentasi dari pengurus DPP Partai Golkar (lagi-lagi namanya saya lupa), dan tentu saja tanggapan dari tim 9 Partai Demokrat (seekor bajing loncat, menurut saya, dan mudah-mudahan ungkapan tadi tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik, melainkan sekadar sebagai ekspresi-kesebalan-mikrokosmos-personal-apolitis, yang tak jauh beda dengan ekspresi ketika Anda tanpa sengaja menginjak tai kuda saat mengenakan sepatu Buccheri yang baru saja Anda beli di Plaza Indonesia).

Berbekal data yang saya miliki—serangkaian data yang tentu saja lebih you can see dari pada data yang dimiliki para pengamat politik semisal Eep Saefulloh Fatah, Iberamsjah, Lili Romly (dan mengapa pula para pengamat politik didominasi mereka-mereka yang berasal dari Universitas Indonesia)—remuknya mahligai percintaan Partai Demokrat dengan Partai Golkar disebabkan libido komunikasi yang terganjal peraturan. Sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2009, Partai Demokrat melalui komando Pembina Yudhoyono, secara diplomatis menjegal pencalon Saudagar Jusuf sebagai calon pendamping nahkoda Indonesia periode 2009-2014. Ah, tentulah meradang Partai Golkar, sebab pengajuan nama Saudagar Jusuf sudah melalui mekanisme penjaringan yang selektif dan evalutif kontekstual. Rasionalisasi ‘mengapa hanya mengajukan satu nama’ Tim Tiga Partai Golkar tumpul berhadapan dengan passionisasi Tim Sembilan Partai Demokrat yang dibalut dalam bahasa diplomatis ‘jangan hanya mengajukan satu nama.’

Dari serangkaian fakta (ah, barangkali juga fiksi?), masalah yang muncul tentulah: Why… Dalam buku saku para filosof, ‘why’ merupakan konkretisasi-mundial atas abstraksi-universal (sedikit menduga, universal dari universe dari uni+verse) perasaan atau hasrat ingin tahu. Kembali mengacu masalah utama, sebab-sebab putusnya baja percintaan (bila saya memahami dengan benar, tentunya baja percintaan yang semu selama lima tahun) Partai Demokrat dengan Partai Golkar dapat diketahui dengan cara meng-anal, maksud saya: menganalisa dimensi sejarah percintaan Partai Demokrat dengan Partai Golkar (apakah pendekatan genital Freudian dapat dipergunakan untuk mendefenisikan seksualitas macam apa yang tengah berlangsung dalam perpolitikan Indonesia selama lima tahun, apakah biseksualitas, heteroseksualitas atau homoseksualitas?). Semenjak filsafat Hegel mengemuka di benua Eropa, sejarah dan gerak sejarah menjadi pokok kajian filosofis di kemudian hari karena, setidaknya, berkenaan dengan gagasan kebebasan, juga pembebasan, pada wilayah praksis kehidupan sehari-hari.

Kliping memori Pemilu 2004 masih menyimpan data perolehan suara kedua partai, yang sekarang ini mulai menunjukkan genitalnya masing-masing (kalau ada, kira-kira apakah genital dari masing-masing partai itu?). Golkar sekitar 20 persen dan Demokrat 7 persen. Meski cuma mengantongi suara 7 persen, Demokrat mampu mendudukkan calonnya sebagai Presiden, dan Saudagar dari Golkar, mungkin dengan penuh kerendahan hati yang luar biasa, bersedia dicalonkan sebagai Wakil Presiden (ah, saya mencoba mengimajinasikan bagaimana kira-kira pandangan filosof asal Jerman Jürgen Habermas mencerna duet maut Komandan Yudhoyono dengan Saudagar Jusuf?). Latar belakang pemahaman rasional tentunya lebih wajar dan lazim bila menempatkan Presiden dari Partai Golkar dan Wakil Presiden dari Partai Demokrat. Namun, yang terjadi malah sebaliknya; dan satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah kesepakatan antara Yudhoyono dan Jusuf sewaktu duduk sebagai menteri pada masa Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz (hei, di mana nomor lima satu ini yang beristri lima dan pernah menolak pemimpin perempuan namun dengan rendah hati bersedia menjadi wakil seorang perempuan?).  

Pemilu Presiden yang berlangsung dua putaran menempatkan pasangan Yudho dan Jus sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebuah negara yang memiliki lebih dari 13.000 pulau. Kemesraan semakin terjalin hingga di suatu ketika, ‘matahari kembar’ sebagai istilah baru dalam peta perpolitikan Indonesia kontemporer meruyak. Saudagar dipandang para pengamat politik memiliki kekuatan dan kekuasaan yang setara dengan Komandan. Pertempuran kecil-kecilan pun terjadi, mulai dari mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Presiden, hingga yang paling mencolok adalah mereka bergantian masuk bioskop 21 demi menonton film Ayat-Ayat Cinta yang dikritik kaum feminis-fundamentalis (viva la vagina!).

Sejak idiom ‘matahari kembar’ (sebuah idiom positif yang menyebalkan sekaligus idiom negatif yang menyenangkan, menurut saya) gerak dan tingkah laku Komandan Yudho menjadi lamban (kalau saya memahami dengan benar, pastilah kelambanannya disebabkan pistol—maksud saya, postur tubuh yang juga besar, hingga seturut dengan hukum fisika Newtonian, benda dengan massa yang besar cenderung diam, katakanlah, sedikit bergerak atau kalau pun bergerak, ya sedikit-sedikit). Kerapkali media massa dan massal mengeker kelambanan Komandan sebagai titik lemah ‘matahari-1’. Dan selama satu periode, Komandan tetap setia pada kelambanan yang dibahasakan menjadi ‘berhati-hati’.

Merujuk pada sejarah, remuknya percintaan antara Partai Demokrat dan Partai Golkar, menurut saya, berakar secara radikal pada fenomena ‘matahari kembar’ serta ‘kelambanan Komandan’. Pada tahap transendental (menemukan pendasaran objektif atas keadaan yang memungkinkan kemunculan ‘matahari kembar’ dan ‘kelambanan Komandan’) tak lain adalah sejarah eksekutif paska reformasi. Setahun setelah reformasi, babak baru pemerintah demokratis pun dimulai. Abdurrahman Wahid a.k.a Gus Dur dari Partai Kebangkitan Bangsa (sebuah partai yang penuh dengan anomali kepemimpinan sekaligus memiliki kaderisasi kepemimpinan yang luar biasa dahsyat, tetapi sayangnya hanya sampai tingkatan pemimpin partai belaka dan tak bisa lebih dari itu) terpilih sebagai Presiden. Wakil Presiden adalah Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (sebuah partai dengan suksesi kepemimpinan yang luar biasa bertolak belakang dengan Partai Kebangkitan Bangsa). Jaman Gus Dur-Mega, idiom ‘matahari kembar’ tidak ada. Namun, yang terjadi cukup mencengangkan, sebab penggulingan kekuasaan secara legal jilid II melalui legislatif (tentang penggulingan kekuasaan jilid I, dugaan evaluatif-subjektif-transendental-personal-individuasi-alienatif saya, terjadi pada tahun ’65) terjadi. Gus Dur dihengkangkan banteng-banteng moncong putih dari kedudukan Presiden. Dan, cukup waras kiranya proses penghengkangan itu, sebab banteng-banteng moncong putih meraup 30 persen lebih suara di parlemen. Tatanan tak rasional pun berganti dengan orde rasional ketika Megawati Soekarnoputri duduk sebagai Presiden dan Hamzah Haz bekerja sebagai Wakil Presiden (ah, saya ingat dia harus bertekuk lutut juga ketika publik melalui Gubernur DKI Jakarta yang menyebalkan Sutiyoso meminta dia minta maaf kepada warga Jakarta karena mempergunakan jalur busway. Res-Publica!!!).

Bila saya memahami serta menafsirkan dengan tepat dan benar dimensi historisitas politik kontemporer Indonesia, maka penjelasan ‘matahari kembar’ dan ‘kelambanan Komandan’ disebabkan perhitungan politik, yakni mencegah agar pendongkelan kekuasaan jilid III melalui parlemen tidak berulang kembali (dan, saya pikir, hal ini merupakan pukulan telak bagi Nietzche yang menggagas sejarah sebagai perulangan abadi). Hingga penghujung akhir jabatan, Komandan berhasil mengelola konflik hingga Saudagar, yang selalu tampil penuh percaya diri, tak pernah menyangka bahwa dirinya sudah masuk dalam perangkap yang punya dampak luar biasa memalukan dan mematikan. Saudagar selalu berada di atas angin, hingga lupa bahwa dia punya potensi untuk menjadi orang pertama di republik Ibu Kartini (mendiang feminisme Marianne Kattoppo menyimpulkan Kartini hanyalah proyek politis rejim kolonialisme Belanda untuk membuktikan kepada dunia internasional, atau setidaknya partai beraliran kiri di negeri Hollanda, bahwa program politik balas budi mereka berhasil di wilayah jajahan). Sebagai seorang yang mengambil inspirasi dari basic insting seksualitas kekuasaan a la Freudian yang dipadankan dengan irasionalitas atas rasionalitas kehendak Schopenhauer, saya menilai Golkar selama periode 2004-2009 hadir sebagai partai paling dungu se-dunia. Sebuah partai yang mampu meraih suara terbanyak, tetapi tidak memiliki satu orang pun yang layak dijagokan sebagai orang nomor satu di Indonesia, saya pikir sangatlah tak pantas dan patut dan bermartabat bila menyandang sebutan: Partai. Golkar sebagai organisasi politik dalam penglihatan saya tak beda a.k.a sama dengan arisan para ibu-ibu. Dan, yang paling parahnya: tak seorang pun di Partai Golkar yang pantas menyandang predikat politikus (ah, bisa saja Partai Golkar berdalih bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi bangsa dan negara. Kalau hanya mau berbuat demi bangsa dengan negara, mengapa membuat Partai. Partai bukan satu-satunya jalan untuk berbuat demi bangsa dan negara. Partai hanya dapat disebut partai bila ia selalu mengincar kekuasaan dan meraup massa. Kekuasaan sebagai representasi kualitas, Massa sebagai representasi kuantitas.). Golkar hanya dipenuhi orang-orang pragmatis yang hanya berpikir cetek, dangkal, banal, dan satu hal yang paling penting: Tak memiliki ambisi (di mana ambisi adalah kata lain dari passion, hasrat, libido. Politik tanpa libido: Tolol. Politik tanpa rasio: Ah, ini pun Tolol. Paska Pemilu banyak caleg gila karena sadar bahwa mereka tidak sadar diri sehingga kesadaran bahwa mereka tidak sadar diri itu begitu mengguncang batin mereka yang dengan demikian solusi yang dapat menyelamatkan mereka dari situasi keterkejutan itu hanyalah menjadikan kesadaran sama sekali tidak sadar yang akhirnya berujung pada situasional: mereka tidak sadar bahwa mereka tidak sadar, inilah yang disebut kegilaan dalam versi gua; sebab bila hendak mengacu pada analisa Michel Foucault, kegilaan, setidaknya, berhubungan dengan gagasan kekuasaan.).

Kehancuran Golkar tentu membuktikan kejagoan para politikus dari Partai Demokrat. Kejenialan mereka merancang tindakan yang ditujukan agar nafsu seksualitas kekuasaan tetap tersalurkan patut dibilang “Anjing!” Tindakan mereka yang selalu terukur tak menyebabkan dicopotnya pigura Yudhoyono di sekolah-sekolah, kantor-kantor polisi, tentara, birokat pemerintahan, dan lainnya. Hanya 7 persen suara saja mereka mampu mengendalikan denyut-denyut penggulingan yang kerapkali (menurut perkiraan saya, tentunya dengan pengandaian asumtif bahwa Golkar masih merupakan Partai, bukan klub arisan para ibu-ibu dan bapak-bapak) muncul di lapis eksekutif. Komunikasi politik intensif sebagai sarana penyaluran libido kekuasaan terus menerus dilakukan Partai Demokrat demi menurunkan tensi rasionalitas Partai Golkar dari hasrat mengkudeta Komandan Yudhoyono yang tak berdaya hanya dengan 7 persen suara.

Di penghujung kekuasaan, rasionalitas Partai Demokrat sudah berganti dengan passionitas. Perolehan suara 20 persen adalah dasar yang sangat tepat untuk mencalonkan Presiden. Rasionalitas yang dipraktekkan selama lima tahun mau tak mau dibuang dahulu digantikan dengan passionitas yang menggebu-gebu. Hasrat seksualitas adalah ukuran pertama yang harus diajukan dalam setiap tawaran penggalangan konsensus koalisi. Partai Golkar menjadi korban pertama hasrat seksualitas Partai Demokrat yang tentunya tak membutuhkan pertanggungjawaban rasional dari Partai Golkar. Golkar harus menelan pil pahit kedunguan yang bersumber pada passionitas selama periode 2004-2009 hingga melupakan rasionalitas politik yang dapat mereka kantongi bila mampu menggulingkan kekuasaan politik Komandan sembari menjaga agar tak mengulangi kekeliruan Megawati selama menjabat sebagai Presiden. Menurut saya, Partai Demokrat sudah menunjukkan kapabilitas mereka sebagai politisi-politisi yang cerdas, meski tidak cadas juga (‘meski tidak cadas juga’ karena saya memang tak suka pada Partai Demokrat, dan tak suka adalah irasional, hasrat, passion). 

Sedikit tambahan, passionitas, hasrat seksualitas yang bertalu-talu di jantung genital Partai Demokrat tampaknya meruntuhkan bangunan akal yang sempat mereka ujarkan kepada publik (atau apa yang mereka sampaikan hanya akal-akalan belaka?). Pada saat Pemilihan Presiden, kubu pasangan Komandan Yudhoyono dan Saudagar Jusuf “berjanji” hanya satu periode saja. Satu periode. Lima tahun. Tetapi, malah: Lanjutkan! Barangkali, gagasan seorang pemimpin harus visioner direvisi dengan menambahkan batas waktu visioner adalah lima tahun belaka atau malah dua hingga tiga bulan saja atau malah satu detik setelah diucapkan atau dituliskan atau dimateraikan, sebuah ‘janji’ langsung dinyatakan tidak berlaku. Dan bukankah partai yang mendukung pencalonan Komandan Yudhoyono dan Saudagar Jusuf pun mengetahui fakta tersebut? Dan bila mereka tetap menjalin koalisi dengan calon Nahkoda Susilo, where is the reason? It’s not about reason, it’s about: Passion, Seduction, Desire. And, coalition is all about passion! So, where is the reason? Bila saya kebetulan memahami Habermas dengan benar meski tak akurat, Habermas bakal menjawab: Pada Publik!

“Aih, sayangnya zaman kosmopolitan sekarang yang begitu mengandalkan kecepatan arus informasi sekaligus kecepatan dalam mengambil kesimpulan atau keputusan berdasarkan informasi yang diterima hanya memungkinkan pencapaian kesimpulan dengan jalan passionitas, semisal tampilan fisik, yang berarti: menyenangkan, kelihatan baik, tidak mirip teroris, santun, ganteng, tak mencurigakan, dan sebagainya tanpa memperhitungkan latar belakang rasionalitas di kepalanya.” Dan saya hanya bisa berkata: Vox Populi, Vox Dei. Hidup Demokrasi, Mampuslah Kau Golput Biadab!!! Hahahaha…

 

 

 

 

catatan akhir:

1. 23 April 2009, menjelang pukul 04.20, di sebuah kamar kontrakan di tengah kota Jakarta, metropolitan yang menyebalkan sekaligus menyenangkan. Seluruh tulisan ini mengambil inspirasi dari buku Giovanna Borradori yang berjudul Filsafat Dalam Masa Teror terjemahan Alfons Taryadi (sebuah terjemahan di mana saya berpikir: editor buku tidak bekerja optimal, atau malah tidak bekerja sama sekali karena penerjemah memang meminta agar tulisannya tidak diedit sama sekali).


2. "SUMPAH, INI TULISAN PALING PORNO YANG PERNAH SAYA BUAT!!!"

Gugun & Blues Shelter l Blues / Rock / Funk l Power Trio

http://www.blues-shelter.com

Gemah Ripah Loh Jinawi With Demokrasi (Eve-Lotion)

Gemah Ripah Loh Jinawi With Demokrasi
(E-lotion)

Tanpa sengaja Armando, seorang jagoan dari Planet TimelessToon, menemukan esai-esai Bertrand Russell berjatuhan di halaman rumahnya yang tersembunyi di antara kardus-kardus buluk. Armando memang memiliki minat baca yang setara dengan Bruce Banner, The Incredible Hulk. Armando pun membaca satu per-satu esai salah seorang peraih Nobel di Planet Bumi--yang beberapa waktu lalu, kalau Armando tak keliru sedang senang-senangnya memperhatikan keselamatan Bumi dengan jalan merawat dan meruwat (plus memberantakkan serta meluluhlantakkan)--dan menemukan kutipan yang sulit ia mengerti namun begitu berarti. [Backsound: Tepuk tangan dan suit-suit.] "Demokrasi menemukan dasar teoritis lewat empirisme."

Armando kaget. Empirisme adalah kata klasik yang pertama sekali dia kenal setelah ayah dan ibunya beramai-ramai menempeleng kepalanya karena mengucapkan kata: Fuck You (tentu saja kepada bapak dan ibunya). "Ini adalah guru terbaik yang pernah ada, menurut Jhon Locke," tukas sang ayah sambil memukulkan punggung tangan kanan ke pipi kanan Armando. Kacamata Armando pun terhempas (sebagaimana jagoan selalu menunjukkan kelemahan) dan dari mulutnya satu gigi menari di lantai putih marmer yang mengkilap karena baru saja dibersihkan dengan pembersih nomor satu seantero galaksi semesta yang cuma satu-satunya. Dan sang ibu, tanpa tedeng aling-aling menyatakan, “Dan aku tambahkan, David Hume tidak benar. Sebab-akibat itu bukan ilusi,” sambil mengayunkan balok kayu berukuran 10 x 10 x 20 sentimeter ke punggung Armando. [Penulis: Bukankah tidak ada jagoan yang tak luput dari sisi kelam? Superman kehilangan ayah ibu, Peter Parker korban bullying, Bruce Banner kelinci percobaan ayahnya, Batman kehilangan ayah ibu karena perampok (365 cing kalau di KUHP).] 

[Alur maju.] Mata Armando memicing. Seakan-akan pukulan balok kayu baru saja menghantam punggungnya. Empirisme. Pengalaman adalah dasar bagi segala-galanya. Pengalaman, yang terukur, kuantitas. Tanpa ukuran, tak ada jagoan. Armando meneteskan air mata. [Penulis: Saya juga bingung kenapa Armando meneteskan airmata. Entah kenapa begitu saja huruf-huruf itu tercetak tanpa pernah dapat saya pahami. Pembaca, maafkan saya.] Armando mengernyitkan dahi. Persamaan ruang lengkung yang membawa Einstein menemukan bahwa kelengkungan ruanglah yang menyebabkan adanya gravitasi muncul di imajinasinya. Penulis bertanya: “Armando, apa hubungan persamaan Einstein dengan demokrasi dan empirisme.” Armando tersadar dan berkata kepada Penulis: “Ceritamu makin mirip cerpen Danarto nanti. Kembali kau ke alammu sana.”

Empirisme. Pengalaman. Terukur. Kuantitas. Demokrasi. “Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Tapi, siapakah rakyat itu? Apakah memang rakyat itu dapat dikuantitatifkan? Atau apakah rakyat itu adalah hanya konseptual belaka yang bersifat kualitatif?” Armando merenung kayak filsuf Yunani Plato yang sudah mendiang dan Akademianya dihancurkan orang-orang Romawi yang dibenci orang Galia hingga menyebabkan Uderzo mengarang komik Asterix sebagai ekspresi ‘kebencian’ terhadap kolonialisme kompeni Romawi di jazirah Eropa.

Dari pelajaran sejarah peradaban Abraham Sapien (Armando: Kalau Anda, Para Pembaca Yang Terhormat, pernah menonton film Hell Boy 2, Anda pasti tahu siapa yang saya maksudkan.) pergantian kekuasaan di Planet TimelessToon terjadi berdasarkan keturunan langit. [Hah… Maksudmu?] Keturunan langit adalah keturunan dari langit. Sampai sekarang apa yang disebut langit pun tak jelas. Langit adalah apa yang kita lihat ada di atas (tentunya bila pandangan mata tak terganggu atap atau pantat). Ya, semua orang yang menjadi raja mengaku keturunan langit. Ada darah dewata dalam dirinya. Kekuasaan pun menjadi milik mereka karena mereka memiliki darah dewata yang memungkinkan mereka berbicara dalam bahasa dewata untuk meminta pertimbangan, memerintah sebagaimana dewata memerintah di swargaloka (red-pusat karantina bagi mahluk langit yang imajinatif di mata mahluk bumi semisal Abraham Sapien). Setiap kata para penguasa berdarah langit adalah titah atau sabda, kadang kala malah ngerock menjadi firman. [Backsound: Tepuk tangan + Makian + Sumpah Serapah. “Kafir-kafir…”]

Membaca rangkaian sejarah demikian, Armando merenung—lagi-lagi kayak Plato dan rekan-rekan sebelum dan sesudahnya, yang kadang kala mengesalkan Stephen Hawking juga Al-Ghazali—kekuasaan tanpa dasar kuantitatif adalah nihil. Kekuasaan kualitatif tanpa pembuktian darah si A adalah darah langit dan darah si B adalah darah sangit secara objektif dan, menggunakan istilah Philosophical Doctor Effendi Ghazali, “ilmiah” adalah kedunguan, kebebalan, atau ketololan. Kekuasaan darah dewata pun berakhir setelah Revolusi Perancis berhasil memenggal kepala raja mereka. Peristiwa yang menggegerkan sejarah Eropa hingga, barangkali Inggris pun terkencing-kencing, namun berhasil meredam gejolak heroisme-pembebasan-indivualisme-romantik-revolusioner-massif, karena hingga millennium ketiga: GOD (STILL) SAVE THE QUEEN. Ah, Fredi yang ketiban sial sebab aroma gerakan pembebasan hanya menyelamatkan Elton John hingga berhasil menikah secara resmi sebagai pasangan homoseksual paling anyar pada masanya.

“Kalau kuasa hanya didasarkan pada kualitas, tanpa basis kuantitas, semua omong kosong. Kurang lebih itulah yang ingin aku katakan kepadamu,” Bertrand Russell mendadak ngomong di depang {Penulis: Saya hanya mencoba menulis dengan dialek Sulawesi. Inspirasinya dari tulisan seorang teman yang menganalisa tulisan seorang saudagar dari Sulawesi yang menjadi orang nomor dua (tetapi masih perlu dibuktikan apakah tulisan di dunia saiber itu merupakan tulisan orang nomor dua yang bersangkutan, hingga saya sendiri pun sulit menuliskan apa sebenarnya yang hendak saya sampaikan sedemikian rupa) , anehnya tak tahu pula soal tata bahasa yang baik dan benar.} Armando.

Empirisme, landasan teoritis demokrasi. Kekuasaan demokrasi berujung pada pelajaran matematika. Berhitung. Apa yang dihitung adalah suara dari person-person yang masuk dalam Daftar Pencarian Torang, yang bila disingkat menjadi DPT, yang bila dipanjangkan secara etis dan elegan dan sopan menjadi: Daftar Pemilih Tetap (Armando: Apakah arti Pemilih Tetap? Apakah sekali milih Partai Jing, maka akan tetap memilih Partai Jing?) Kuantitas. Sampai pada kesimpulan ini, Armando pun menangis. Mata Armando menjadi semacam mata air yang mengeluarkan air di mana air yang keluar dari mata air tersebut dikenal sebagai air mata. Demokrasi adalah tak lebih dari hitungan. “Kalau begitu, buat apa bicara hak, buat apa bicara hak, buat apa bicara hak [“Armando, mengapa sampai tiga kali?”]

Oh, itu hanya buat menambah intensitas saja hingga semakin meningkat. Biasanya di sajak dikenal sebagai teknik pengulangan, repitisi, agar intensitas makna yang hendak disampaikan semakin dalam. Aku lanjutkan lagi,

Hak dalam demokrasi tak lebih dari perhitungan angka. Jangan pernah bicara akan kualitas. Apa yang disebut kualitas adalah kenaifan. Mau golongan putih sampai 90 persen juga tidak ngaruh. Soal ketidakpercayaan publik adalah omong kualitas. Pemerintah bisa saja tidak dipercaya, tetapi kekuasaan sekarang bukan lagi kualitas, melainkan kuantitas. Sekali lagi, demokrasi bukan bicara kualitas. Kuantitas. Kuantitas. Kuantitas. Kuantitas.”

Armando pun keluar dari kardus-kardus buluk dan berjalan-jalan di jalanan utama sambil mendengar kasak-kusuk-kesek-kisik-kosok warga mengenai kisruh DPT. “Kalau memang kuantitas yang diperlukan, maka kita hanya perlu bagaimana cara berhitung yang tepat. Mengapa menghitung saja bisa loncat hingga 3 jutaan di Jakarta, bahkan puluhan juta kalau ditotal? Kalau tak lulus berhitung bagaimana bisa Gemah Ripah Loh Jinawi? Demokrasi itu penting karena mengajarkan kita persoalan berhitung, dan berhitung, dan berhitung [Aha, ini teknik pengulangan, repetisi. Benarkan Armando?] dan tak perlu baca-tulis.”


Note: Semua yang terucap dalam tulisan ini adalah ucapan Armando, jagoan di Planet TimelessToon. Saya, sebagai penulis, tentu saja akan mengadukan Armando ke Polsek Saiber karena dia telah memanfaatkan saya, menipu saya, 378 itu namanya.

Gemah Ripah Loh Jinawi With Demokrasi (?)

“Demokrasi menemukan dasar teoritis melalui empirisme.” Begitulah  Bertrand Russell bicara. Saya tidak tahu persis bagaimana kutipan pastinya. Setidaknya kutipan itulah yang dipergunakan Giovanna Borradori yang telah dialihbahasakan Alfons Taryadi dalam buku Filsafat Dalam Masa Teror terbitan Kompas pada 2005.

Buku Filsafat Dalam Masa Teror punya latar belakang kerangka penghancuran Twin Tower pada 11 September 2001.  Dan buku susunan Giovanna ditujukan untuk merangkum pandangan dua filsuf kontemporer Eropa, Habermas dari Jerman dan Derrida dari Perancis, untuk menanggapi sekaligus mengambil peran menjawab tantangan zaman secara filosofis.

Melalui karangan bebas ini saya tak hendak menyajikan ulasan yang mendalam tentang terorisme atau pun tentang buku Giovanna yang belum selesai saya baca. Apa yang saya tuliskan adalah petualangan menjelajah kutipan Bertrand Russell yang dipergunakan untuk menganalisa kontekstualisasi demokrasi di indonesia.

*

Problematisasi persoalan bermula dari kutipan Bertrand Russell yang menyatakan demokrasi menemukan pendasaran teoritis pada empirisme. Apa yang disampaikan Russell begitu mempesona, bagi saya. Legitimasi kekuasaan bukan lagi bersandarkan titah para dewa yang entah berada di mana dan entah bagaimana pula publik mendapatkannya serta mempertanggungjawabkannya, melainkan bersandarkan pada ukuran objektif yang bisa diklarifikasi, verifikasi, bahkan, pada titik paling ekstrem digugat. Legitimasi ‘fiktif’ kekuasaan yang bersumber dari sabda dewata yang pemalu berpindah ke level ‘fakta’ yang bersumber pada rekaman objektif atas segala data yang diperoleh. Perhitungan suara, kertas suara, kotak suara, contrengan atau malah coretan pada kertas suara adalah bukti bahwasanya pandangan empirisme yang dideklarasikan Jhon Stuart Mill dari Inggris ambil andil dalam mendasarkan sebuah kebenaran teoritis bagi ‘budaya ilmiah politik’ demokrasi.

Kebenaran koherensi a la kaum rasionalis semisal Descartes tak berlaku di ranah demokrasi. Kebenaran koherensi tak menjamin keabsahan kekuasaan yang dihasilkan oleh industri demokrasi. Kebenaran koherensi yang berpijak pada logika silogisme Aristotelian harus gugur dengan pola pikir induktif, yang juga digagas Aritoteles untuk kemudian diradikalkan sebagai paradigma baru oleh Fancis Bacon pada pengakhiran Abad Pertengahan untuk kemudian diaksentuasikan secara baru oleh Jhon Stuart Mill. Paham kebenaran yang ditawarkan Empirisme, kebenaran korespondensi, adalah basis utama yang memampukan industri demokrasi menghasilkan produk kekuasaan yang absah. Kebenaran kekuasaan teosentrisme yang berlandaskan kebenaran koherensi digugat oleh empirisme. Kebenaran kekuasaan hanya ada apabila kebenaran dimaksud adalah empirik, berlandaskan pengalaman inderawi.

Menyikapi Pemilu yang tengah terjadi di indonesia, kebenaran empirik mendapat tantangan dari suatu hal yang irasional, yakni kepercayaan. Saya sempat menyaksikan di kawasan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dari 300 pemilih yang terdaftar, tak sampai 100 pemilih yang menyontreng. Bahkan di jalan-jalan ibukota saya sempat melihat jari-jari dari perempuan dan lelaki yang saya perkirakan cukup umur menyontreng tak saya temukan tinta di jari mereka. Perkiraan saya, 10 dari 10 orang yang saya lihat di jalan tidak menyontreng. Bahkan di salah satu jaringan komunitas dunia maya, ada teman yang menyatakan bahwa kepercayaan dia terhadap para caleg sudah tak ada lagi.

Adanya kasus ketidakpercayaan, yang saya temui terjadi dalam bentuk simbolisasi banyaknya kertas suara tersia (barangkali ada yang tidak hadir karena sudah meninggal dunia, tetapi berapa persenkah itu?), memindahkan persoalan kredibilitas kuantitatif pada kredibilitas kualitatif. Kredibilitas kualitatif sempat diajukan Arif Budiman dengan mempopulerkan slogan ‘Golongan Putih’. Persoalan kualitatif yang bersumber pada lema ‘kepercayaan’ menjadi tandingan atas ‘kebenaran’. Kekuasaan tidak lagi semata-mata persoalan ‘kebenaran’ objektif korespondensial, melainkan menyangkut persoalan ‘kepercayaan’ subjektif-rasional. Sayangnya, ‘kepercayaan’ subjektif-rasional tak cukup kuat menggagalkan ‘kebenaran’ objektif korespondensial sebagaimana ‘kebenaran’ objektif korespondensial mengalahkan kebenaran yang digagas berdasarkan logika silogisme Aristotelian dalam sistem teokrasi.

Meninjau kembali demokrasi di indonesia dengan kompleksitas hubungan antara ketidapercayaan terhadap pelaku (yang secara tidak langsung dengan sendirinya menusuk pada ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi) semisal partai dan para caleg sekaligus keengganan (elit) kekuasaan untuk menghapus kebenaran korespondensial empirik yang diperoleh melalui sistem demokrasi melahirkan eksistensialitas absurd a la Camudian. Proyeksi harapan sebagaimana yang dicita-citakan dalam idealisasi ‘satu menit di bilik suara menentukan 5 tahun masa depan indonesia’ sudah tak ada beda dengan bualan besar tong kosong yang nyaring berbunyi.

Krisis dan kegilaan demokrasi tadi hendak dipecahkan para intelektual terkemuka indonesia dengan mengajukan penggunaan hati nurani sebagai pengendali keliaran hajat politik menjadi banal. Syafei Maarif setidaknya berupaya menggaungkan hal tersebut. Apa yang hendak dilakukan Buya Maarif saya tafsir sebagai upaya membumikan spiritualitas transendental keberagamaan dalam kehidupan politik bernegara yang semakin dangkal dan tak berbudi. Apakah cara ini terbukti efektif? atau malah mencoba menghidupkan romantisme yang telah ada dan berlalu dalam sistem teokrasi yang ternyata diam-diam dipergunakan penguasa, para raja atau sultan, untuk menyelipkan pisau ke jantung para kawulanya? atau malah masih sebuah langkah persiapan untuk membangun sintesa yang lebih komprehensif setelah periode sekularisasi negara yang secara praktis menghancurkan aspek transendental dan imanen dalam sebuah otoritas? atau memang kita tak perlu berkomentar lebih banyak, sebab pada akhirnya: perkara masa depan sudah selesai didefenisikan oleh Albert Camus: tidak ada hari esok alias tidak ada yang namanya harapan; dengan kata lain: terimalah kondisi bahwa sampai kapan pun tidak ada kondisi yang disebut sebagai ‘sejahtera,’ ‘gemah ripah loh jinawi’. 


April 2009